Dinas Sosial merupakan Instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.

Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Bukan merupakan pegawai pemerintah/aparatur negara.
• Termasuk ke dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin.
• Terdata di DTKS dan telah mengusulkan PKH di salah satu kategori.

Adapun beberapa penyebab tidak cairnya bantuan PKH/BPNT penyebabnya karena hal berikut : Data NIK/no KK tidak valid capil. Data dapodik tidak terindikasi sistem,kemungkinan kesalahan penginputan NIK, Nama, dll didata dapodik sekolah, jadi pastikan harus di cek anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai dengan NIK. 

Cara Cek Penerima Bansos PKH

• Buka laman cekbansos.kemensos.go.id di browser pakai HP.
• Masukkan nama wilayah sesuai KTP dari tingkat Provinsi hingga Desa.
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
• Masukan captcha berupa kode huruf unik.
• Pilih tombol "CARI DATA"
• Kemudian hasil pencarian akan muncul

Program Keluarga Harapan Akan Dibatasi 5 Tahun.

PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Selain itu PKH juga diberikan untuk keluarga lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Besaran PKH untuk ibu hamil adalah Rp3.750.000 pertahun, anak usia 0-6 tahun Rp3.750.000 pertahun, anak SD/sederajat Rp1.125.000 pertahun, anak SMP/sederajat Rp1.875.000/tahun, SMA/sederajat Rp2.500.000 pertahun, disabilitas berat Rp3.000.000 pertahun, lansia usia 70 tahun ke atas Rp3.000.000 pertahun.

Untuk KPM reguler mendapatkan bantuan dengan nominal Rp. 1.890.000, apabila KPM memiliki komponen ibu hamil, anak balita , pra sekolah dan anak usia sekolah (SD s/d SMP). Sedangkan yang Rp. 2.000.000 untuk KPM PKH yang memiliki komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Sesuai dengan Ingub Nomor 2 Tahun 2022 bahwa pendaftaran DTKS dilaksanakan selama 4 kali dalam setahun.

PBI JK merupakan program bansos rutin yang cair setiap bulan. Para penerima bantuan ini dapat menggunakan layanan fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan secara gratis tanpa harus membayar iuran. Iuran PBI JK dibayarkan langsung oleh pemerintah pusat ke BPJS Kesehatan.

PKH yang merupakan singkatan dari Program Keluarga Harapan adalah salah satu bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima BST dan PKH.

BPNT adalah Bantuan Pemerintah Non Tunai, yaitu, Bantuan yang diberikan Pemerintah berupa Sembako saja atau sering disebut Non PKH sedangkan, PKH adalah Program Keluarga Harapan, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai.

KKS tersebut berupa kartu debit BNI yang tiap bulannya akan ditransfer 200 ribu dan untuk pengambilan bantuan sembako melalui E-Warung.

Peserta program kartu KKS bisa melakukan tarik tunai di mesin ATM HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

Ada banyak jenis bantuan DTKS yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Syarat untuk mendapatkan bansos PBI JK adalah:

• Terdaftar di DTKS.
• Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
• Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
• Menyerahkan fotokopi E-KTP (KTP Elektronik).
• Menyerahkan fotokopi KIS yang dimiliki (dalam satu Kartu Keluarga).
• Menyerahkan foto rumah tampak depan.
• Pendaftaran difasilitasi oleh Kementerian Sosial.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta PBI sendiri adalah yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah

Tidak bisa dicairkan.

Peserta BPJS PBI hanya berhak atas BPJS kelas 3.

KIS sendiri hanya bisa digunakan oleh pemilik kartu tersebut dan sifatnya perorangan. Jadi yang bisa menggunakan hanyak pemilik yang namanya tercantum. Jika istrinya belum memiliki maka tidak bisa menggunakan fasilitas KIS tersebut.

Hal tersebut terjadi apabila dalam jangka waktu 6 bulan kartu KIS tidak pernah digunakan untuk berobat ataupun sekedar cek kesehatan maka kartu akan dinonaktifkan sampai pemilik kartu mengaktifkan kembali ke kantor BPJS terdekat, itupun jika kartu yang dimiliki tidak dinonaktifkan secara permanen.

• Domisili
• Sudah tidak terdaftar sebagai orang tidak mampu
• Keluar dari daftar tidak mampu dengan kemauan sendiri
• Gangguan dalam sistem BPJS.

Dalam keterangannya, jika peserta PBI APBD pindah diluar domisili awal, maka kartu tersebut tidak bisa lagi digunakan sebab sumber dana berasal dari pemerintah daerah. Sedangkan bagi peserta yang hanya keluar kota sementara, kartu BPJS PBI dapat digunakan diluar faskes yang tertera selama maksimal tiga kali.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

Berbeda dengan peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang harus mengiur biaya bulanan sendiri, peserta BPJS PBI mendapatkan jaminan sosial gratis karena iuran disubsidi pemerintah.

Salah satu sasaran utama PIP adalah siswa yang tercatat di DTKS yang dikelola Kementerian Sosial.

Masyarakat mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan atau melalui usulan dari RT/RW ke Desa/Kelurahan

Siswa SMA sederajat yang akan melanjutkan kuliah namun terkendala biaya dan tidak terdaftar di DTKS tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar bantuan KIP Kuliah.